Gubernur Jambi Akan Tindak Lanjuti Arahan Presiden Dalam Penanggulangan Bencana
05 February 2020
Saat Gubernur Jambi Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana 2020 di Jakarta
JAMBI, SJBNews.
Gubernur Jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum mengemukakan akan menindaklanjuti arahan presiden Republik Indonesia dalam penanggulangan bencana, dengan harapan agar penanggulangan bencana bisa terlaksana dengan cepat, tepat, dan sinergis.
Hal itu disampaikan Fachrori saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020, yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Ir.H.Joko Widodo (Jokowi), di Sentul International Convention Centre, yang mengusung tema Penanggulangan Bencana Urusan Bersama, Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita, Selasa (4/2/20).
Gubernur Jambi dalam keterangan pers nya menyampaikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait kesiapsiagaan serta upaya penanggulangan bencana di daerah demi meminimalisir dampak serta korban jiwa akibat bencana.
"Menindaklanjuti arahan Presiden terkait kebencanaan di daerah khususnya Provinsi Jambi," ujar Fachrori.
Presiden Jokowi dalam acara tersebut menyampaikan beberapa arahan penanggulangan bencana, diantaranya; Pertama, memerintahkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah bersinergi melakukan upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana.
Kedua, dalam hal penanganan bencana yang terjadi di daerah-daerah diperintahkan kepada setiap gubernur, bupati/wali kota harus segera menyusun rencana kontingensi agar tata laksana pasca bencana dapat berjalan dengan baik.
Ketiga, mengajak berbagai pihak dalam penanggulangan bencana berkolaborasi (kolaboratif) pentahelix yaitu unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat serta dukungan media massa berkolaborasi dalam melakukan pencegahan, pengelolaan lingkungan, rekonstruksi hingga rehabilitasi dampak bencana di Indonesia.
Keempat, dalam penanggulangan bencana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prolioritas RPJMN 2020-2024.
Kelima, TNI dan Polri selalu siap siaga dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. BNPB mengingatkan semua stakeholders (para pemangku kepentingan), khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang berada digaris depan penanggulangan bencana daerah, Jelas Presiden. (Humas/Asido Girsang)
Editor : Laima Mendahara
